ACEH SINGKIL — Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh berjalan lamban, apalagi tanpa data yang jelas. Seluruh proses pemulihan harus dilakukan secara cepat, akurat, transparan, terintegrasi, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Safriadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang digelar di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Singkil H. Hamzah Sulaiman, SH, Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH., MH, Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae, S.I.K., Tim PRR Pascabencana Aceh Singkil dan Subulussalam, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, Pj. Sekda serta jajaran SKPK terkait.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberadaan tim Monev bukan sekadar untuk melihat apakah pekerjaan telah berjalan. Lebih dari itu, tim harus mampu menemukan persoalan di lapangan, mengurai hambatan, mempercepat penyelesaian, sekaligus memastikan setiap pembangunan memiliki kualitas dan manfaat yang nyata.
“Bencana alam memang meninggalkan kerusakan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan bencana meninggalkan keputusasaan. Tugas kita adalah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi jalan untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan membangun daerah dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” tegas Safriadi.
Menurutnya, sedikitnya ada empat hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan Monev, yakni data yang akurat, pekerjaan yang cepat, penggunaan anggaran yang tepat, serta hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Safriadi juga meminta seluruh SKPK tidak menutup-nutupi kondisi yang terjadi di lapangan. Setiap persoalan, baik terkait keterlambatan, kendala teknis, administrasi, anggaran, pengadaan maupun koordinasi, harus disampaikan secara terbuka agar dapat segera dicarikan solusi.
“Jangan bekerja berdasarkan asumsi, bekerjalah berdasarkan data. Yang kita kejar bukan hanya habisnya anggaran, tetapi hadirnya manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perekonomian, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur hingga kondisi sosial masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta memperkuat koordinasi dan bekerja secara terintegrasi, lintas sektor serta lintas kewenangan. Menurut Safriadi, dibutuhkan satu data, satu perencanaan, satu koordinasi dan satu tujuan, yaitu mempercepat pemulihan serta kebangkitan masyarakat yang terdampak bencana.
“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan, tetapi kehidupan. Di balik setiap data kerusakan, ada kehidupan masyarakat yang harus kita pulihkan,” pungkasnya.
Usai rapat koordinasi, Tim Monev PRR direncanakan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pascabencana di Aceh Singkil. Tinjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan kebutuhan pemulihan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta berjalan sebagaimana yang diharapkan.
