LHOKSUKON – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan kurang lebih satu tahun bukan hanya memberikan manfaat bagi pelajar sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha menengah ke bawah.
Sebagai PIC/Penanggung Jawab/Mitra SPPG Meunasah Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, saya melihat langsung bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Bagi pelajar, manfaat utama MBG tentu terletak pada tersedianya makanan yang bergizi selama mengikuti kegiatan belajar. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik.
Namun, manfaat MBG tidak berhenti di lingkungan sekolah.
Di balik setiap makanan yang disiapkan, terdapat bahan pangan yang harus dipenuhi. Kondisi ini membuka ruang bagi petani, pedagang bahan pangan, UMKM, tenaga kerja, pengangkutan, tukang becak, serta berbagai usaha kecil lainnya untuk ikut bergerak.
Selama SPPG berjalan, perputaran ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Petani memiliki peluang memasok hasil pertanian, pedagang dan pelaku UMKM memperoleh kesempatan usaha, sementara masyarakat yang bergerak di sektor jasa dan usaha kecil juga ikut mendapatkan manfaat dari aktivitas SPPG.
Memang, kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam pelaksanaan MBG masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi tetap penting dilakukan agar kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, pelayanan dan tata kelola program semakin baik. Tetapi evaluasi tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan sistem yang sudah berjalan dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Menurut hemat saya, apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan SPPG, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan memperkuat sistem. Pengawasan harus ditingkatkan, standar keamanan pangan harus dijaga, serta tata kelola harus semakin transparan dan akuntabel.
Begitu juga jika ada wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Hal tersebut tentu dapat dikaji, tetapi harus mempertimbangkan kesiapan, standar kebersihan, kapasitas pengolahan makanan, keamanan pangan, kualitas gizi, serta kemampuan setiap kantin. Yang terpenting adalah jangan sampai perubahan pola pelaksanaan justru mengurangi manfaat yang sudah dirasakan pelajar maupun masyarakat.
MBG pada dasarnya bukan hanya tentang makanan. Ada manfaat pendidikan, kesehatan dan ekonomi di dalamnya.
Pelajar mendapatkan makanan bergizi, sementara masyarakat mendapatkan peluang untuk terlibat dalam rantai penyediaan kebutuhan program. Contoh paling mendasar seperti Petani, UMKM, pedagang kecil, tenaga kerja, tukang becak dan pelaku usaha lainnya merupakan bagian dari masyarakat yang ikut merasakan adanya aktivitas ekonomi tersebut.”ujarnya lagi.
Karena itu, menurut pandangan saya, keberadaan SPPG perlu terus dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan fakta di lapangan. Jangan hanya melihat kekurangannya, tetapi juga melihat manfaat yang sudah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat.
Program MBG memiliki tujuan yang baik. Agar tujuan tersebut semakin maksimal, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu terus melakukan pembenahan tanpa menghilangkan manfaat yang sudah ada.
Yang perlu diperkuat adalah kualitas pelaksanaannya, bukan menghilangkan manfaatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya ketika makanan sampai kepada pelajar, tetapi ketika makanan tersebut aman dan bergizi, pelajar mendapatkan manfaatnya, serta masyarakat di sekitar ikut merasakan dampak positif dari perputaran ekonomi program tersebut.
OPINI
Aceh Utara, 10 September 2026.
Penulis : MUNAWAR
PIC/Penanggung Jawab/Mitra
SPPG Meunasah Ceubrek
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara
