ACEH SINGKIL, (25/9/2026) — Kebijakan tata kelola anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil mendadak menuai sorotan tajam. Di tengah penderitaan warga Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, yang terisolasi akibat akses jalan utama putus total, jajaran Pemkab dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) justru terindikasi lelap dalam nyamannya alokasi anggaran perjalanan dinas.
Kondisi ini memicu amarah publik. Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) mengecam keras sikap peka krisis yang dinilai tumpul dan condong mendahulukan fasilitas operasional elit birokrasi ketimbang keselamatan jiwa rakyatnya.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Rahman Syafi’i, S.H., menegaskan bahwa kontrasnya alokasi anggaran ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan bobroknya skala prioritas kepemimpinan di Aceh Singkil.
“Sangat tidak masuk akal jika anggaran untuk memulihkan urat nadi perekonomian dan keselamatan warga Kuta Simboling yang hanya melintasi jembatan kayu lapuk beralasan tidak ada dana, sementara anggaran perjalanan dinas dan uang makan operasional pejabat di berbagai SKPD diduga tetap mengalir lancar tanpa hambatan,” cecar Rahman Syafi’i, S.H., Jumat (25/9/2026).
Potensi Bahaya dan Desakan Respons Cepat
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, warga terpaksa mempertaruhkan keselamatan nyawa setiap hari dengan melintasi jembatan kayu rakitan darurat. Terputusnya akses ini melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan anak sekolah, hingga mobilitas medis darurat.
AMPAS mengingatkan Pemkab Aceh Singkil dan Dinas PUPR agar tidak bersikap pasif dan menunggu tragedi jatuhnya korban jiwa baru berpura-pura responsif.
“Pemerintah Daerah seperti menerapkan standar ganda. Kalau urusan perjalanan dinas luar daerah, pengesahan dan pencairannya bisa begitu kilat. Tapi giliran urusan perut dan nyawa rakyat di Kuta Simboling, masyarakat disuruh mengelus dada dan bersabar. Ini bentuk penzaliman terhadap hak-hak dasar publik,” tegas Rahman dengan nada tinggi.
Desakan Evaluasi Total Politik Anggaran
Atas kondisi kritis ini, AMPAS menuntut Bupati Aceh Singkil bersama jajaran pimpinan Dinas PUPR untuk tidak hanya bersembunyi di balik meja kerja, melainkan segera melakukan peninjauan lokasi dan menetapkan alokasi dana perbaikan secara pasti.
“Kami menantang integritas Pemkab Aceh Singkil. Buktikan keberpihakan itu pada rakyat, bukan pada fasilitas jabatan. Jika jalan Kuta Simboling tidak segera ditangani, publik berhak menilai bahwa rezim pemerintahan hari ini memang telah kehilangan komitmen kemanusiaannya,” pungkas Rahman
