ACEH SINGKIL – Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH memimpin Rapat Verifikasi dan Validasi Pelaku Usaha Terdampak Banjir Hidrometeorologi Tahun 2025 di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri ketua MPU, H. Roesman Hasmy, Pj. Sekda Aceh Singkil H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes, Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Plt. Kadis DPMK, Plt. Kadis Kominfo, 7 Camat dan serta 58 keuchik yang wilayahnya terdampak bencana.
Bupati menegaskan, verifikasi dan validasi data bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar penting dalam memastikan kebijakan pemerintah diberikan secara tepat kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.
*“Rapat ini menyangkut data, hak masyarakat, dan ketepatan kebijakan pemerintah. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan dengan integritas, kehati-hatian, serta berdasarkan fakta yang benar-benar ditemukan di lapangan,” tegas Bupati.*
Safriadi meminta seluruh tim berpegang pada prinsip objektif, transparan, akurat, tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Setiap data harus memiliki dasar dan bukti yang jelas, mulai dari identitas pelaku usaha, alamat dan keberadaan usaha, kondisi usaha hingga tingkat dampak dan kerugian yang dialami.
*“Jangan sampai data dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan, tekanan, ataupun kepentingan pihak tertentu. Yang kita ukur adalah fakta dan kondisi nyata. Data harus benar, proses harus bersih, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya* .
Bupati juga meminta camat dan keuchik terlibat aktif membantu tim verifikator.
Sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi wilayah dan masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa diharapkan memberikan informasi secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab.
*“Pastikan masyarakat yang benar-benar terdampak tidak terlewat dan yang tidak memenuhi kriteria tidak dimasukkan. Jangan ada yang ditutupi, tetapi juga jangan ada data yang ditambahkan tanpa alasan dan bukti yang kuat,” kata Safriadi.*
Menurutnya, ketelitian dalam proses verifikasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.
*“Kita tidak sedang sekadar menyusun daftar. Kita sedang memastikan kebijakan pemerintah menyentuh masyarakat yang tepat. Karena itu, saya minta seluruh tim bekerja dengan kejujuran, ketelitian, keberanian, dan rasa tanggung jawab,” tegasnya.*
Bupati berharap proses verifikasi dan validasi tersebut menghasilkan data yang valid, objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan.
*“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak kehilangan haknya hanya karena proses verifikasi yang tidak cermat. Kita pedomani saja Juknis yang sudah ada, maka insya Allah proses verifikasi dan validasi pasti akan terlaksana dengan baik,” pungkas Bupati.*
Rapat ini berjalan dinamis dan konstruktif sekaligus membuka ruang diskusi untuk mendengarkan saran dan masukan dari para Camat dan Keuchik yang berhadir.
