JAKARTA – Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, S.H., kembali mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia guna memperjuangkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Singkil pada akhir 2025.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mendorong kejelasan tindak lanjut bantuan bagi warga yang terdampak bencana, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan pascabencana, Senin (12/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Safriadi Oyon terlebih dahulu menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M.Si.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Bupati untuk menyampaikan persoalan bantuan jaminan hidup yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh Singkil.
Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan Bupati, Sekjen Kemensos kemudian menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.
Langkah tersebut berlanjut dengan pertemuan antara Bupati Aceh Singkil dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk membahas persoalan bantuan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan kembali kepentingan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat terkait bantuan pascabencana. Upaya ini menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam.
Bantuan jaminan hidup menjadi salah satu bentuk dukungan yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama menjalani masa pemulihan.
Bagi warga yang terdampak banjir dan longsor, kepastian mengenai bantuan tersebut menjadi hal penting untuk mendukung keberlangsungan kehidupan sehari-hari setelah bencana.
Meski demikian, hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai hasil akhir pertemuan tersebut, termasuk kepastian penyaluran bantuan, jumlah calon penerima yang telah diverifikasi, besaran bantuan yang akan diberikan, maupun jadwal realisasinya bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, masyarakat terdampak masih menantikan kejelasan tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai proses penyaluran bantuan jaminan hidup tersebut. Informasi resmi mengenai hasil verifikasi penerima, mekanisme penyaluran, dan jadwal realisasi menjadi hal yang dinantikan agar masyarakat memperoleh kepastian terkait bantuan yang diperjuangkan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui langkah koordinasi tersebut berupaya membawa persoalan masyarakat terdampak bencana ke tingkat pemerintah pusat. Harapannya, pembahasan yang telah dilakukan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga warga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan sebagaimana mestinya.
Kepastian tindak lanjut dan realisasi bantuan menjadi perhatian penting dalam proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil.
Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dukungan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga dalam menata kembali kehidupan mereka setelah banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025.
